NKRI (PI) — Di setiap musim politik, rakyat selalu disuguhi angka-angka fantastis. 10 juta lapangan kerja. 19 juta kesempatan kerja baru.
Bahkan 50 juta lowongan untuk rakyat NKRI.
Angka yang terdengar indah. Angka yang menggetarkan harapan. Tapi pertanyaannya sederhana: di mana realisasinya?
Rakyat hari ini tidak butuh baliho. Tidak butuh tepuk tangan.
Yang rakyat rasakan adalah harga naik, lapangan kerja sulit, UMKM terhimpit, dan anak muda berebut pekerjaan yang jumlahnya terbatas.
Jika sebuah janji menyebut jutaan lapangan kerja akan tercipta, maka publik berhak bertanya:
Berapa yang benar-benar terealisasi?
Di sektor apa? ” Data resminya mana? ” Berapa persen pengangguran turun secara signifikan karena janji itu? ” Janji tanpa laporan capaian adalah propaganda.
Angka tanpa transparansi adalah manipulasi persepsi. Nepotisme dan Politik Keluarga? ” Dalam demokrasi, setiap warga negara punya hak politik. Itu benar.
Namun ketika kekuasaan tampak berputar dalam lingkaran keluarga, publik juga berhak mempertanyakan etika politiknya. Bukan soal boleh atau tidaknya secara hukum, tetapi soal kepantasan dan moral kekuasaan.
Rakyat tidak anti siapa pun. Rakyat hanya anti keserakahan. Hukum dan Rasa Keadilan
Yang lebih berbahaya dari janji kosong adalah ketika rakyat merasa hukum tidak lagi berdiri
netral.
Ketika keadilan terasa tajam ke bawah, tumpul ke atas ” di situlah kepercayaan publik runtuh.
Dan ketika kepercayaan runtuh, negara ikut rapuh.
Rakyat Sudah Cerdas ” Zaman sudah berubah.
Informasi terbuka. Data bisa diakses.
Kalau memang jutaan lapangan kerja tercipta, buka datanya.
Kalau memang pengangguran turun drastis karena kebijakan tertentu, tunjukkan statistik resminya.
Karena rakyat hari ini tidak bisa lagi dibodohi dengan angka besar tanpa bukti nyata.
Seruan ” Negeri ini tidak butuh keluarga kuat.
Negeri ini butuh sistem yang kuat. Tidak butuh janji spektakuler. Tapi butuh hasil terukur.
Jika benar bekerja untuk rakyat, maka jawab kritik dengan data.
Jika benar berpihak pada rakyat, maka buktikan dengan kebijakan yang terasa. Karena pada akhirnya, kekuasaan bukan soal siapa yang berkuasa,
tetapi untuk siapa kekuasaan itu digunakan.
Kalau bosku mau, kita bisa lanjut lebih keras lagi dengan memasukkan data resmi BPS soal pengangguran dan tenaga kerja supaya artikelnya makin “menampar tapi elegan”.
Mau kita perdalam di sektor ekonomi, hukum, atau politik dinasti dulu?
#SuaraRakyatNKRIMenggemaMuak&Murka
