Lampung Utara- (PEWARTAINVESTIGASI) Menindak lanjuti pemberitaan dugaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Lampung Utara (PMI KAB.Lampura) yang di duga tidak memiliki kantor, namun saat team media menelusuri fakta di lapangan ternyata team media menemukan plang banner PMI Lampung Utara yang di duga hanya menempel di gedung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kab.Lampura. selasa,20/09/20.
Hal tersebut terpampang jelas, dan gedung PKK yang hanya menempel plang banner yang di duga seolah mengkelabui masyarakat, pasalnya di gedung tersebut tidak nampak bahwa menunjukan kantor PMI Lampura, sebab tidak ada struktur organisasi, perabot kantor, dan peralatan lainnya.
Di ketahui bahwa PMI Lampung Utara menerima dana anggaran Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dari dinas kesehatan Lampung utara (Dinkes Lampura) pada tahun 2021 Rp.100.000.000,00 dan pada tahun 2022 Rp.150.000.00 dengan Anggaran tersebut belum di ketahui dengan jelas kegiatan PMI Lampura.
Menerima Hibah Dari Dinkes Lampura Hingga Ratusan Juta namun PMI Lampura tidak mempunyai kantor dan perabotan lainnya, di duga anggaran tersebut di kantongi oknum ketua PMI Lampura.
Saat di konfirmasi beberapa waktu lalu ketua Markas PMI Lampung Utara Suharjono, yang sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah SDN 05 Kelapa Tujuh, dirinya membenarkan bahwa PMI Lampung Utara mendapatkan Anggaran Hibah dari dinas kesehatan.
Terkait dugaan tidak memiliki kantor PMI Lampung Utara, Suharjono menyampaikan bahwa sepekan lalu PMI Lampura mendapatkan kantor kurang memadai atau di kenal oleh kalangan masyarakat Bahasa Lapuh (Kantor Buruk).
“Kami itu sebenarnya sudah lama dari kantor buruk yang dulu, yang sekarang di pakai damkar, udah gak ngerti sangking buruknya bekas eks radar, gak tau dulu bekas apa itu, nah di kasihlah kantor itu, berjalannya waktu dapatlah rehab kantor, Karna itu punya aset negara gak mungkin kami mau nempatin itu punya pemerintah, benar katanya ketuanya bupati lampung utara masak instansi gak punya kantor,”ucapnya.
Jono juga menjelaskan bahwa sudah hampir setengah tahun tidak memiliki kantor, “Gimana ini bang kita gak punya kantor, sementara ini ngantor dirumah dulu Suharjono, di bawa lah barang barang dirumah saya, udahlah kami ngantor dirumah, staf kami ini ada 10 orang, kami itu gak ada gajih gak, gajih kami itu di bantu dari OTD,” ujarnya
Dugaan hanya menumpang menempel baner PMI di gedung PKK Lampung Utara, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari oknum ketua Suharjono, namun team media akan terus mencoba terus konfirmasi kepada pejabat yang bersangkutan, dan akan konsisten mengawal pemberitaan selanjutnya meminta tanggapan dari APH Lampung Utara. (Team/Red)
