Kab.Agam, (PEWARTAINBESTIGASI) DPRD Kabupaten Agam Menggelar rapat Paripurna pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024, pada Senin 9/10/2023 yang berlangsung di Aula Utama DPRD Kabupaten Agam, Propinsi Sumatra Barat.
Sidang tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Dr Novi Irwan, S.Pd, MM. Didampingi Wakil Ketua Suharman, Marga Indra Putra, S.Pd dan Irfan Amran, dan hadir Sekwan.Villa Erdi,S,Sos,MSi beserta jajarannya
Turut dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Edi Busti, unsur Forkopimda dan kepala OPD dilingkungan Pemkab Agam.
Dalam pandangan umumnya, ke tujuh Fraksi memberikan berbagai masukan dan kritikan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Agam di masa yang akan datang.
Adapun Fraksi-fraksi tersebut yakni, Fraksi Gerindra Erdinal, Fraksi PKS Asrizal, Fraksi Demokrat Nasdem Jondra Marjaya, Fraksi PAN Henrizal, Fraksi Golkar Adrius, Fraksi PPP Ridwan Suhaili, Fraksi PBB, Hanura dan Berkarya Bulqaini.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Erdinal, meminta OPD yang membawahi pendapatan agar melakukan pengkajian kembali terkait kebijakan nilai pajak bumi dan bangunan, dengan membentuk tim khusus untuk pemetaan tarif pajak PBB berdasarkan nilai ekonomi wilayah tersebut.
“Jangan berlakukan harga tarif pajak disemua wilayah, karena setiap wilayah memiliki nilai keekomian yang berbeda,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PKS yang dibacakan Asrizal menanggapi berkaitan dengan terlambatnya pemeliharaan jalan sehingga banyak jalan yang berlobang terutama di dalam utama kabupaten.
“Kami menyarankan agar pemerintah daerah membentuk sebuah komite pemeliharaan jalan agar pemeliharaan jalan dapat melibatkan semua unsur masyarakat,” ujarnya.
Hal senada juga diutarakan Fraksi Demokrat Nasdem yang disampaikan Jondra Marjaya. Ia memberikan saran agar pemerintah daerah mendorong upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis keluarga, kelompok, lingkungan, komunitas dengan menggali potensi yang ada diantaranya UMKM.
Sementara itu, Fraksi PAN melalui juru bicara Henrizal mempertanyakan bagaimana usaha konkrit pemerintah daerah untuk menutupi defisit murni dengan angka relatif besar (Rp284,1 miliar) tersebut, supaya tidak menganggu rencana program dan kegiatan yang ditargetkan.
Pandangan Fraksi Golkar yang dibacakan Adrius, meminta pemerintah daerah untuk efisiensi pembiayaan dan belanja daerah perlu lebih ditingkatkan lagi, dengan secermat mungkin penyusunan rencana kegiatan untuk tahun 2024.
Ridwan Suhaili dari Fraksi PPP, juga meminta pemerintah daerah agar APBD tahun 2024 harus difokuskan pada kualitas pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, pengembangan pariwisata dan infrastruktur sebagaimana yang diarahkan dalam RPJMD 2021-2026.
Pada kesempatan yang sama, Bulqaini, dari Fraksi PBB, Hanura dan Berkarya. Ia menilai perlu Pemerintah Daerah agar melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengawasan seksama sektor pendapatan, sehingga tidak terjadi potensi kerugian karena faktor sistematik dan mentalitas aparatur dilapangan.( NNL ).
