Kades Pariangan Baru diduga Rampok Dana Desa T.A 2024

Avatar
banner 120x600

Lampung Utara, – (PI) Pembuatan Siring pasang di Desa Pariangan Baru Kecamatan Tanjung Raja kabupaten Lampung Utara diduga Pembangunan Banyak Kejanggalan dan Mark-UP Anggaran.Minggu (07/04/2024).

Diduga pekerjaan Drainase tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), dengan tipe 60X60 dengan Panjang 72 M dengan memakai anggaran dana desa sebesar Rp 39 510 500.

Saat dikonfirmasi salah satu warga yang bernama cakmat di dusun 2 tepatnya di desa Priangan baru kecamatan Tanjung raja kabupaten Lampung Utara”ya kalau menurut saya sih pak kalau melihat kayak gini ini guna keuntungan pribadi oknum kepala desa tersebut sebab Baru beberapa minggu sudah mulai retak dan topinya tidak sampai bawah sehingga kekuatannya tidak ada,” ujarnya.

BACA JUGA:   Akibat Hujan Dengan Intensitas Tinggi, Polres Way Kanan Datangi Lokasi Luapan Air Sungai

Untuk memenuhi pemberitaan awak media mencoba konfirmasi kediaman Ferry biksu kepala desa Priangan baru yang kebetulan santai di depan,”ya emang benar kami Deta mengerjakan 10 pasang sebesar 72 m telepon 60 * 60 cm dan untuk ketebalan topi 20 cm untuk ketebalan dinding disamakan dengan lebar topi, dan untuk lantai dasarnya memang ataupun gambar kalau tahun lewat memakai badut split namun tahun ini tidak memakai batu split sehingga halus

Lain yang dikatakan oleh Kepala Desa dan kenyataan di lapangan untuk ketebalan topi sering pasang tersebut 20 cm dan untuk ketebalan dinding itu di tempel dengan tanah, diminta kepada pihak yang berwenang atau instansi yang terkait agar bisa memperoleh spek pembangunan dana desa di Desa perlindungan baru besar dugaannya pekerjaan tersebut sumber atau tidak mengikuti gambar dan tidak sama dengan RAB.

BACA JUGA:   Dandim 0402/OKI Ucapkan Selamat Idul Fitri dan Mengikuti Sholat Idul Fitri.

Dengan adanya temuan yang diurai diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi dugaan pengurangan jumlah volume pembangunan drainase dan (TPT) Tembok Penahan Tanah . untuk itu diharapkan kepada Kepala Badan Pemerikasaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH) kejaksaan dan kepolisian dikabupaten, provinsi maupun pusat agar dapat memangil dan menyelidiki serta menindaklanjuti Sesuai UU Tipikor

(Tim Media / Red)

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *