Tragedi banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera telah merenggut ratusan nyawa dan meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Bahkan, Presiden Rusia Vladimir Putin turut menyampaikan belasungkawa atas kejadian ini. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ratusan korban meninggal dunia di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, belum termasuk korban luka-luka dan hilang.
Sebagai wujud keprihatinan, penulis menyampaikan duka cita mendalam bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan, serta berharap para korban luka segera pulih dan yang hilang dapat segera ditemukan. Presiden Prabowo Subianto juga telah menyatakan duka cita dan memastikan pemerintah telah bergerak cepat memberikan bantuan.
Namun, di balik duka ini, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas bencana ini? Penulis berpendapat bahwa banjir dan tanah longsor di Sumatera merupakan konsekuensi dari tindakan Pemerintahan Jokowi yang selama 10 tahun dinilai abai dan bahkan sengaja merusak alam demi kepentingan pribadi dan kelompok oligarki.
Penulis menyoroti kegagalan program food estate yang menyebabkan deforestasi jutaan hektar hutan dan lahan produktif. Hutan digunduli untuk perkebunan kelapa sawit, dan kayu hasil tebangan dijual tanpa transparansi. Pembangunan bandara ilegal di Morowali juga disebut sebagai contoh perusakan hutan yang dilakukan selama era Jokowi.
Data yang dipaparkan penulis menunjukkan bahwa deforestasi mencapai puncaknya di era pemerintahan SBY, namun tetap signifikan di era Jokowi. Penulis juga mempertanyakan kompetensi Jokowi di bidang kehutanan, bahkan mengungkit kembali isu ijazah palsu yang sempat mencuat.
Selain itu, penulis juga mengkritik program hilirisasi yang dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi rakyat Indonesia. Penulis menyoroti dugaan aliran dana hasil penjualan tambang nikel ke Tiongkok dan kantong-kantong pribadi elit Jokowi, seperti yang pernah disinyalir oleh ekonom almarhum Faisal Basri.
Viralnya video yang menunjukkan ribuan gelondongan kayu terbawa banjir bandang semakin memperkuat dugaan adanya praktik illegal logging dan pembalakan hutan secara liar. Penulis mendesak Menteri Kehutanan dan aparat penegak hukum untuk segera menelusuri dan menyelidiki praktik ini, serta mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum kuat di Jakarta atau daerah.
Penulis menyimpulkan bahwa jika Menteri Kehutanan tidak berani bertindak transparan, hal itu dapat diartikan sebagai upaya melindungi Jokowi yang telah merekomendasikannya sebagai Menteri Kehutanan. Penulis juga menyarankan Presiden Prabowo untuk segera me-reshuffle menteri-menteri yang dianggap memiliki kepentingan pribadi terselubung. (Tim/Red)
Oleh: Saiful Huda Ems
