Bandar Lampung (PI) – Perdebatan hukum mencuat setelah kesaksian dari Pemimpin Redaksi iNews TV Aiman Witjaksono dalam sidang dugaan pencemaran nama baik Dokter Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal itu disampaikan Aiman saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dokter Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2026/11/12/16565361/jadi-saksi-sidang-dokter-tifa-aiman-witjaksono-produk-jurnalistik-tak.
Aiman berpendapat bahwa produk jurnalistik seperti tayangan Rakyat Bersuara tidak layak dijadikan barang bukti, karena sengketa terhadap hasil jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers.
Namun, pendapat hukum yang berbeda disampaikan oleh praktisi hukum Perhimpunan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Gunawan Kesuma Yudha S.H. yang akrab disapa Bang Gun, ketika diminta tanggapannya saat berlangsung event HUT ke-19 PPWI.
Bang Gun menyatakan bahwa jawaban atas pertanyaan “apakah produk jurnalistik dapat dijadikan alat bukti?” adalah tergantung pada siapa subjek hukum yang diadili.
_”Apabila yang menjadi terdakwa adalah media ataupun wartawan, maka asas _lex specialis_ UU Pers berlaku, sehingga harus mengutamakan mekanisme Dewan Pers. Akan tetapi dalam perkara _a quo_ yang diadili adalah Dokter Tifa selaku narasumber yang menyampaikan pernyataan pada tayangan Rakyat Bersuara, maka rekaman siaran tersebut dapat diterima sebagai bukti elektronik sesuai Pasal 235 KUHAP 2025 untuk membuktikan fakta terjadinya ucapan narasumber”,_ ujar Bang Gun.
Menurutnya, meskipun tayangan tersebut merupakan hasil karya jurnalistik yang telah menerapkan prinsip cover both sides, hal itu hanya berfungsi untuk menggambarkan konteks diskusi publik, bukan otomatis menghapus tuntutan pertanggungjawaban pidana narasumber.
_”Kode Etik Jurnalistik, P3SPS, serta kewenangan Dewan Pers berperan menilai apakah media telah menjalankan standar jurnalistiknya. Sementara itu, menilai apakah ucapan Dokter Tifa memenuhi unsur‑unsur pencemaran nama baik adalah ranah kewenangan hakim persidangan untuk menguji unsur pidana, niat jahat, konteks pernyataan, serta batas‑batas kebebasan berpendapat,”_ tegas Bang Gun.
Praktisi hukum PPWI itu menambahkan, bahwa kesaksian Aiman justru berfungsi untuk mengautentikasi tayangan Rakyat Bersuara adalah siaran asli iNews. Dengan demikian, rekaman tersebut memenuhi syarat formil bukti elektronik untuk keperluan pembuktian sidang.
“Kita tetap menjaga kebebasan pers sebagaimana dijamin oleh Konstitusi, namun kebebasan berpendapat narasumber bukanlah alasan untuk terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas pernyataan yang disampaikan. Jangan sampai argumen etika jurnalistik menutup jalur pembuktian pidana terhadap narasumber,” tutup Bang Gun.
(Tim/Gun)
