Lampung (PI) – Sikap sebagian pejabat publik yang sulit dihubungi ketika masyarakat maupun insan pers membutuhkan informasi dan klarifikasi mendapat perhatian dari Ketua DPD Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Lampung sekaligus Pimpinan Koran KPK Group, Husin Muchtar.
Menurut Husin, sulitnya masyarakat mengakses komunikasi dengan pejabat bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga mencerminkan lemahnya kesadaran terhadap tanggung jawab pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa jabatan pemerintahan bukanlah sarana untuk memperoleh penghormatan semata, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada masyarakat.
“Jangan sampai seorang pejabat begitu mudah ditemui ketika membutuhkan dukungan, menghadiri acara seremonial, atau menyampaikan kepentingan tertentu, tetapi justru sulit dihubungi saat masyarakat membutuhkan jawaban. Pejabat publik tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan rakyat, lalu menghilang ketika rakyat membutuhkan mereka,” tegas Husin.
Ia menilai, keterbukaan komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Masyarakat berhak memperoleh informasi, penjelasan, serta pelayanan yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
MEDIA BUKAN MUSUH PEMERINTAH, MELAINKAN MITRA KONTROL SOSIAL
Husin juga mengingatkan agar pejabat tidak memandang media sebagai pihak yang harus dihindari, terlebih menganggap wartawan sebagai ancaman bagi pemerintah.
Menurutnya, konfirmasi jurnalistik merupakan bagian penting dalam proses pemberitaan untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat, berimbang, dan tidak hanya bersumber dari satu pihak.
“Ketika wartawan menghubungi pejabat untuk meminta klarifikasi, jangan langsung merasa diserang. Media menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus memberikan ruang kepada pejabat untuk menjelaskan, membantah, meluruskan, atau menyampaikan fakta yang sebenarnya. Kesempatan konfirmasi seperti ini seharusnya dihargai,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila seorang pejabat belum dapat memberikan keterangan, setidaknya perlu ada pemberitahuan atau arahan mengenai pihak yang berwenang memberikan penjelasan. Dengan demikian, masyarakat dan wartawan tidak dibiarkan menunggu tanpa kepastian.
“Kalau belum bisa menjawab, sampaikan bahwa masih membutuhkan waktu. Jika sedang ada kegiatan, beritahukan kapan dapat dihubungi kembali. Komunikasi yang baik tidak selalu berarti harus memberikan jawaban saat itu juga, tetapi menunjukkan itikad dan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan,” tambahnya.
BELAJAR DARI PEMIKIRAN FILSUF DUNIA TENTANG KEKUASAAN DAN KEADILAN
Dalam menyampaikan kritiknya, Husin turut mengaitkan persoalan kepemimpinan dengan pemikiran sejumlah filsuf dunia mengenai kekuasaan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
Plato, filsuf Yunani kuno, melalui pemikirannya tentang negara dan kepemimpinan, menekankan pentingnya kebijaksanaan serta keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan semestinya digunakan untuk mewujudkan kepentingan bersama, bukan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sementara itu, Aristoteles memandang manusia sebagai makhluk yang hidup dalam komunitas politik. Menurut pemikirannya, pemerintahan yang baik harus diarahkan pada pencapaian kebaikan bersama. Artinya, seorang pejabat tidak seharusnya menjauhkan diri dari persoalan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
Pemikiran John Locke, filsuf Inggris, juga memberikan landasan penting mengenai hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Dalam teorinya tentang pemerintahan, Locke menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari persetujuan masyarakat dan harus digunakan untuk melindungi hak-hak mereka.
Adapun Jean-Jacques Rousseau melalui gagasan kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan politik pada dasarnya bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, pejabat tidak semestinya bertindak seolah-olah masyarakat berada di bawah kekuasaannya.
“Jika kita memahami pemikiran para filsuf tersebut, jabatan dan kekuasaan sesungguhnya tidak pernah dimaksudkan untuk menciptakan jarak antara pemimpin dan rakyat. Kekuasaan harus dijalankan demi kepentingan bersama. Pejabat yang menutup diri terhadap kritik dan komunikasi perlu mengevaluasi kembali pemahamannya tentang amanah,” ungkap Husin.
NILAI KEPEMIMPINAN DAN AMANAH DALAM AJARAN AGAMA
Selain mengacu pada pemikiran filsafat, Husin mengingatkan bahwa kepemimpinan juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Jabatan bukan hanya menyangkut tanggung jawab di hadapan manusia, tetapi juga pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.
Dalam Al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 58, terdapat perintah agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya serta agar setiap keputusan yang menyangkut kepentingan manusia ditetapkan secara adil.
Pesan tersebut menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan prinsip mendasar yang harus menjadi pedoman setiap orang dalam menjalankan tanggung jawab, termasuk para penyelenggara pemerintahan.
Selanjutnya, Surah Al-Ma’idah ayat 8 mengingatkan agar kebencian terhadap suatu kelompok tidak mendorong seseorang berlaku tidak adil. Prinsip ini relevan bagi pejabat ketika menghadapi kritik masyarakat maupun pertanyaan wartawan. Perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat memperoleh perlakuan yang adil.
Hal senada juga tercermin dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang menjelaskan bahwa setiap orang merupakan pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Bagi Husin, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan kepedulian.
Ia menilai, pejabat yang menjadikan nilai moral dan agama sebagai pedoman tidak semestinya alergi terhadap kritik. Sebab, masukan yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
JANGAN HANYA MENUNTUT KEPATUHAN MASYARAKAT, TETAPI ABAIKAN KEWAJIBAN PELAYANAN
Lebih lanjut, Husin menyoroti sikap sebagian pejabat yang menuntut masyarakat untuk selalu menaati prosedur, mengikuti aturan, dan menghormati institusi, tetapi belum tentu menunjukkan keterbukaan yang sama ketika dimintai penjelasan.
Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun atas dasar saling menghormati, keterbukaan, serta tanggung jawab. Pejabat tidak boleh menempatkan dirinya seolah-olah selalu benar, sementara masyarakat hanya berkewajiban menerima setiap keputusan tanpa memperoleh penjelasan.
“Jangan hanya menuntut masyarakat tertib, sementara pelayanan justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jangan meminta rakyat menghormati jabatan, tetapi mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan informasi. Kedudukan tinggi tidak menjadikan seseorang kebal terhadap kritik,” tegasnya.
Meski demikian, Husin menekankan bahwa keterbukaan informasi tetap harus memperhatikan batas kewenangan, perlindungan privasi, serta ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.
Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari komunikasi. Setiap pejabat tetap dituntut bersikap profesional, responsif, dan bertanggung jawab sesuai tugas serta kewenangannya.
PESAN TEGAS: JABATAN ADALAH AMANAH, BUKAN ALAT UNTUK MENJAUHI RAKYAT
Menutup pernyataannya, Husin Muchtar mengajak seluruh pejabat dan penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengevaluasi pola komunikasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa masyarakat bukan bawahan pejabat. Sebaliknya, pejabat memperoleh mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengabdi demi kepentingan rakyat.
“Jangan membangun tembok kekuasaan di antara pejabat dan masyarakat. Jangan menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Ketika masyarakat bertanya, berikan penjelasan. Saat media meminta konfirmasi, berikan ruang klarifikasi. Jika ada kritik, jadikan sebagai bahan evaluasi,” pesannya.
Menurut Husin, keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan seremonial yang dihadiri, dokumentasi yang dipublikasikan, atau tingginya kedudukan yang disandang. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang nyata.
“Pejabat boleh berganti, masa jabatan bisa berakhir, dan kekuasaan tidak selamanya berada di tangan seseorang. Namun, rekam jejak pelayanan, sikap terhadap masyarakat, serta tanggung jawab moral akan selalu menjadi bagian dari penilaian publik,” ujarnya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan sebuah pesan yang ditujukan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan:
“Jabatan adalah amanah, bukan kemewahan. Kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan alat untuk menjaga jarak. Pelayanan merupakan kewajiban, bukan sekadar kebaikan hati. Keterbukaan adalah bukti bahwa seorang pejabat masih mengingat kepada siapa amanah itu diberikan.”
(Rilis/Tim Redaksi)






