BANDAR LAMPUNG – (Pl) Bupati Ayu Asalasiyah bersama Kepala Bappeda Way Kanan Hendri Syahri mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 di Balai Keratun Lantai 3 Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026).
Kegiatan strategis tersebut dibuka langsung oleh Rahmat Mirzani Djausal dan dihadiri Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas RI, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, unsur Forkopimda, bupati/wali kota se-Provinsi Lampung, pimpinan OPD, rektor perguruan tinggi, pimpinan perbankan, BUMN, BUMD, serta kalangan dunia usaha.
Dalam sambutannya, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa arah pembangunan Provinsi Lampung disusun secara partisipatif dengan mengedepankan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya mengandalkan data dan laporan, tetapi juga turun langsung ke lapangan guna memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Berdasarkan capaian pembangunan tahun 2025, Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp523,8 triliun.
Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, gubernur mengingatkan bahwa tantangan ke depan menuntut upaya lebih besar dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan target nasional menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029.
Untuk itu, diperlukan transformasi sektor unggulan, khususnya pertanian, agar tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengimplementasikan Program “Desaku Maju” yang berorientasi pada penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal.
Program tersebut mencakup penyediaan pupuk hayati cair, bantuan alat pengolahan hasil pertanian, pelatihan vokasi, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti koperasi dan BUMDes.
Implementasi program itu disebut telah menunjukkan hasil nyata, salah satunya di Desa Wonomarto, Kabupaten Lampung Utara, yang berhasil meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menciptakan nilai tambah melalui pengolahan hasil panen.
Selain itu, Gubernur Lampung juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik. Melalui platform digital Lampung-In, pemerintah terus mendorong layanan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, di antaranya pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, pengembangan pelabuhan dan jalur kereta api, pembangunan kawasan industri, serta penguatan sistem irigasi guna mendukung produktivitas pertanian.
Menutup arahannya, Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja bersama, komitmen, dan keselarasan langkah agar setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui keikutsertaan dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Antriya Amros)
