Terima Audiensi KWRI Lampung Utara, Bupati Hamartoni Tekankan Pemberitaan yang Berimbang

Avatar

KOTABUMI (PI) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Lampung Utara melakukan kunjungan audiensi kepada Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., guna memperkuat sinergi dan kemitraan kerja.

​Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Tamu Bupati pada Rabu (9/9/2026). Kedatangan rombongan jurnalis ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC KWRI Lampung Utara, Rasman, dengan didampingi oleh jajaran pengurus organisasi.

​Dalam kesempatannya, Ketua KWRI Lampung Utara, Rasman, menyampaikan komitmen organisasinya untuk mendukung penuh berbagai program kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyebarluasan informasi publik yang merata melalui jaringan media yang bernaung di bawah KWRI.

​”Kami siap mendukung program kerja pemerintah daerah melalui penyebarluasan informasi. Saat ini ada sekitar 20 media yang tergabung di dalam organisasi KWRI Lampung Utara,” kata Rasman.

​Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif KWRI. Ia menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sekaligus pilar keempat demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

​Meski demikian, Hamartoni mengingatkan pentingnya profesionalisme dan ketelitian dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Ia menekankan agar insan pers selalu menyajikan berita yang akurat dan berimbang (cover both sides).

​Sebagai contoh, Hamartoni menyoroti isu yang tengah tular di media massa terkait dugaan indikasi korupsi pada pengadaan tanah Sekolah Rakyat di Kabupaten Lampung Utara. Menurutnya, insan pers idealnya melakukan konfirmasi dan klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak pemerintah daerah selaku pihak terkait sebelum menerbitkan berita tersebut.

​”Seharusnya konfirmasi atau diklarifikasi dulu dengan pihak pemerintah daerah agar mendapatkan informasi yang benar dan beritanya berimbang. Ini justru klarifikasinya langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Hamartoni.

​Melalui pertemuan ini, Pemkab Lampung Utara berharap insan pers dapat terus menjaga independensi dan kode etik jurnalistik, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan serta menyejukkan iklim pembangunan di daerah.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!