LAMPUNG UTARA (PI) – Tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Merdeka menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi pemberitaan miring yang menyudutkan klien mereka, Bukhori. Langkah ini merespons laporan pria berinisial IS di Polres Lampung Tengah terkait tuduhan perzinaan yang viral di media sosial TikTok.
Kuasa hukum Bukhori, Dr. Suwardi, S.H., M.H., C.M., C.P.C.L.E., menegaskan bahwa isu mengenai adanya panggilan kepolisian terhadap kliennya sebagai pelanggar hukum adalah tidak benar.
”Terkait surat dari Polres Lampung Tengah, kami tegaskan bahwa pada Senin (14/9), klien kami tidak pernah menerima surat panggilan kepolisian sebagai pelanggar hukum, melainkan surat undangan dari pihak penyidik untuk memberikan klarifikasi,” ujar Dr. Suwardi saat memberikan keterangan di kantor LBH Rakyat Merdeka, Selasa (15/9).
Selain meluruskan status hukum, tim pengacara menyayangkan prosedur penyampaian surat undangan tersebut. Saat diterima melalui oknum Kepala Desa Subik, Kabupaten Lampung Utara, surat dari kepolisian didapati sudah dalam kondisi terbuka.
”Secara aturan hukum dan birokrasi kepolisian, surat undangan sifatnya rahasia. Kami sangat menyayangkan mengapa surat tersebut bisa terbuka sebelum sampai ke tangan klien kami,” lanjutnya.
Dr. Suwardi juga mengimbau media dan pengguna media sosial agar lebih bijak, profesional, dan berimbang. Pasalnya, narasi yang berkembang seolah-olah telah menghakimi Bukhori sebagai tersangka, padahal proses hukum baru berada di tahap awal klarifikasi. Pihaknya menyatakan tetap menghormati jalannya proses hukum dan percaya Polres Lampung Tengah akan bekerja secara objektif.
Sementara itu, anggota tim kuasa hukum lainnya, Candra Guna, S.H., menyampaikan bahwa pemeriksaan klarifikasi pada Senin kemarin berjalan dengan baik. Namun, ia menilai alat bukti yang disajikan pelapor tidak memiliki korelasi dengan tuduhan yang disangkakan.
”Alat bukti yang disajikan pelapor tidak ada korelasi sama sekali dengan Pasal 411 KUHP. Oleh karena itu, sudah seharusnya Polres Lampung Tengah menghentikan perkara ini,” jelas Candra Guna.
Ia menambahkan bahwa pemberitaan yang tidak berimbang ini telah merugikan nama baik, kehidupan rumah tangga, hingga pekerjaan kliennya. Pihak kuasa hukum kini tengah mempertimbangkan langkah-langkah hukum selanjutnya terkait laporan tersebut.
(Tim/Red)
