KOTABUMI (PI) — Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggelar kegiatan entry meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung di Ruang Siger Setdakab Lampung Utara, Selasa (13/10/2026). Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan atas program penurunan jumlah kantong kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas strategis nasional.
Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., didampingi Wakil Bupati Romli, S.Kom., S.H., M.H., Sekretaris Daerah Dra. Intji Indriati, M.H., serta jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Lampung Utara. Sementara itu, tim BPKP dipimpin langsung oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Krisno Wandi Siahaan, S.E., M.M., bersama tim pengawas program.
Dalam sambutannya, Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara secara berkesinambungan terus berupaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Upaya berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kini telah menunjukkan tren positif. Indikator pembangunan di Lampung Utara mencatatkan angka kemiskinan dan stunting yang terus mengalami penurunan, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhasil berada pada kategori tinggi.
Meski mencatatkan progres signifikan, Bupati Hamartoni tidak menampik bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Beberapa hambatan utama meliputi:
Keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.
Optimalisasi kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar di wilayah Lampung Utara.
Keterbatasan anggaran daerah dalam mengakomodasi seluruh program prioritas.
“Bicara mengenai kemiskinan, kami tetap membutuhkan intervensi dan dukungan lintas sektor untuk memberikan solusi nyata dalam mengurangi kantong kemiskinan serta menuntaskan masalah stunting di Lampung Utara,” ujar Bupati Hamartoni.
Melalui entry meeting ini, Pemkab Lampung Utara berharap pendampingan dan pengawasan dari BPKP Provinsi Lampung dapat memberikan masukan evaluatif agar tata kelola anggaran dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan semakin tepat sasaran serta akuntabel.
(Red)
