LAMPUNG UTARA – Proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Muhammadiyah Ar Fachruddin di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, menuai sorotan tajam. Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak fantastis sebesar Rp4.911.356.000 ini ditemukan menyimpan sejumlah indikasi penyimpangan di lapangan.
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek swakelola ini mencakup pembangunan fisik dalam skala besar, yang terdiri atas:
- 3 ruang kelas
- 1 ruang administrasi
- 1 ruang lobi/ruang tunggu
- 1 laboratorium komputer
- 1 laboratorium IPA
- 1 ruang perpustakaan
- 2 unit toilet
- 1 ruang kesehatan
Pengerjaan proyek ini dijadwalkan berlangsung selama 180 hari kalender terhitung sejak 19 Juli 2026. Namun, fakta di lokasi pembangunan justru memunculkan tanda tanya besar terkait kualitas teknis, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan berskala besar tersebut.
Berdasarkan peninjauan langsung di lokasi pembangunan, ditemukan sejumlah kejanggalan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta petunjuk teknis (juknis):
- Pada pengerjaan pondasi gedung, batu yang digunakan merupakan hasil penggalian langsung dari area proyek. Padahal, dalam RAB, pengadaan material batu telah dianggarkan secara khusus.
- Para pekerja terlihat membelah dan memasang batu tanpa menggunakan atribut Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ataupun Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, sehingga membahayakan keselamatan kerja.
- Bagian dasar pondasi diduga kuat tidak menggunakan pasir urug sebagai lapisan penahan sebagaimana standar konstruksi teknis yang semestinya.
- Saat peninjauan, tidak tampak adanya konsultan pengawas maupun penanggung jawab lapangan dari pihak pelaksana swakelola. Para pekerja mengaku hanya bekerja dengan sistem upah harian (tukang Rp135.000 per hari dan kenek Rp100.000 per hari) serta tidak mengetahui secara pasti pihak yang membawahi proyek tersebut.
Ketiadaan pengawasan ini dinilai sangat rawan memicu penurunan kualitas bangunan serta membuka celah terjadinya dugaan penggelembungan (mark-up) anggaran, terutama dengan adanya pemanfaatan material galian lokal secara langsung.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Kepala Sekolah SMAS Muhammadiyah Ar Fachruddin, Roni, merespons temuan tersebut dengan mempersilakan awak media untuk terus memantau jalannya proyek.
“Silahkan kawan-kawan media turut memantau. Bagus itu,” ujar Roni.
“Tidak perlu saya tanggapi. Silahkan kawan-kawan media berfungsi sebagai fungsi kontrol agar pembangunan sesuai rencana,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas, saat dihubungi secara terpisah melalui pesan WhatsApp, menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan pembangunan sekolah wajib berpedoman pada aturan dan juknis yang berlaku.
“Semua harus dilaksanakan sesuai dengan juknis ya. Nanti dicek oleh konsultan pengawas seperti apa faktanya. Kan mereka yang paham terkait spek dan RAB-nya,” tegas Thomas.
“Pelaksanaan kegiatan revitalisasi di sekolah harus dilaksanakan sesuai aturan dan juknis… supaya hasilnya baik untuk kenyamanan proses belajar di sekolah,” tambahnya.
Melihat berbagai kejanggalan yang ditemukan di lapangan, publik mendesak Aparat Penegak Hukum (APH)—termasuk Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Kapolda Lampung, dan Kapolres Lampung Utara—serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung untuk segera turun tangan.
Inspeksi mendadak (sidak) dan audit menyeluruh sangat diperlukan agar anggaran negara senilai hampir Rp5 miliar ini terserap secara tepat sasaran, serta mutu bangunan sekolah dapat terjamin demi keselamatan peserta didik di kemudian hari.
(Tim/Red)
