Lampung Utara (PI) Pelaksanaan proyek rehabilitasi Gedung Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Proyek strategis di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia ini dinilai sarat akan kejanggalan, baik dari segi teknis konstruksi maupun administratif di lapangan.
Berdasarkan data yang dihimpun, kegiatan bertajuk Pengadaan Belanja Modal Fisik Renovasi Gedung Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi TA 2026 ini menelan anggaran fantastis mencapai Rp6.782.105.000. Proyek bernomor kontrak WIM.9.IMI.3.PB.02.01-1053 tersebut dikerjakan oleh PT Naraya Graha Solusindo dengan masa pelaksanaan selama 180 hari kalender.
Namun, hasil investigasi tim di lokasi proyek menemukan sejumlah indikasi penyimpangan yang memicu tanda tanya besar terkait kualitas pekerjaan dan transparansi anggaran publik.
- Papan informasi proyek yang terpasang di lokasi dilaporkan tidak mencantumkan secara jelas sumber dana anggaran—apakah bersumber murni dari APBN atau pos anggaran lainnya. Ketiadaan rincian ini dinilai mencederai semangat keterbukaan informasi publik yang wajib diterapkan pada setiap proyek yang menggunakan uang negara.
- Dari aspek konstruksi bangunan, tim menemukan indikasi ketidaksesuaian struktur. Di lapangan, pembangunan terpantau tidak menggunakan tiang besi cor atas. Selain itu, struktur tiang cor yang ada tampak hanya menggunakan besi berukuran 8 mm dengan jarak antar-cincin yang terlalu longgar, yakni berkisar antara 20 cm hingga 22 cm. Di sisi lain, material bekas bongkaran yang dinilai masih layak pakai tampak dibiarkan berserakan tanpa pengelolaan yang jelas.
- Permasalahan di lapangan semakin diperparah dengan minimnya pengawasan. Saat tim berupaya melakukan konfirmasi langsung ke lokasi proyek, tidak ditemukan satupun pihak pengawas pekerjaan, konsultan, maupun perwakilan resmi dari kontraktor pelaksana di tempat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Naraya Graha Solusindo selaku kontraktor pelaksana maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi terkait temuan-temuan di lapangan tersebut.
(Tim/Red)
