Lampung Utara (PI) Jumat tanggal 21 Agustus 2025 Terkait HGU yg berada di tanah Ulayat masyarakat penagan ratu dimana terbitnya HGU tersebut dianggap cacat hukum karena apa yang menjadi kesepakatan ( Sarat Pormil ) yg harus dilakukan oleh perusahaan yg mendapat ijin HGU sampai hari tidak pernah dilaksanakan padahal kesepakatan tersebut telah di setujui oleh perusahaan dan pemerintah sehingga HGU tersebut mendapatkan ijin,namun seiring berjalannya waktu perusahaan-perusahaan tersebut terus mengeruk hasil dari tanah tersebut Tanpa mengindahkan apa yang telah menjadi kesepakatan aturan hukum dan undang-undang dimana didalamnya banyak terdapat tanah hak masyarakat
Belum lagi HGU tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 sudah habis masa berlakunya Dan tidak mendapatkan ijin perpanjangan dari pemerintah daerah,,namun perusahaan perusahaan tetap saja melanjutkan kegiatan seolah olah mereka memiliki aturan sendiri di Lampung Utara ini dan tidak mengindahkan sama sekali keputusan yg telah ditetapkan oleh pemerintah daerah perusahaan perusahaan tersebut seolah olah Lampung Utara ini bisa mereka atur semau-mau mereka
Sedangkan beberapa waktu yg lalu informasi yg saya dapat DPRD sudah melaksanakan hering dengan perwakilan masyarakat
ANSORI SABAK juga menyampaikan apabila perusahaan-perusahaan tersebut masih melakukan aktivitas dan pemerintah daerah tidak segera ambil tindakan tegas akan memicu konflik yg membuat Lampung Utara tidak kondusif karena para masyarakat pemilik tanah sudah hampir habis kesabaran
Sementara pemerintah terus meminta masyarakat untuk menunggu selama puluhan tahun Tanpa ada penyelesaian yang kongkrit namun pihak perusahaan dan para bekingnya terus menerus mendapatkan keuntungan setiap tahun
(*)
