KOTABUMI (PI)– Pura-pura lupa tampaknya telah menjadi penyakit kronis bagi sebagian elit politik di Kabupaten Lampung Utara. Namun, pada Senin (29/6/2026), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kotabumi memutuskan untuk tidak lagi diam menyaksikan kemunafikan tersebut.
Dengan lantang dan tegas, ratusan massa mahasiswa turun ke jalan, menyerbu Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Utara. Mereka hadir untuk menagih janji-janji manis yang sempat disebar saat masa kampanye, yang kini seolah berubah menjadi debu tak bertuan.
Aksi ini bukan sekadar ritual demonstrasi biasa. Ini merupakan tamparan keras bagi aparatur daerah yang diduga menderita “amnesia selektif” terhadap penderitaan rakyat dan janji-janji politiknya sendiri.
Di depan pagar besi Kantor Bupati, empat koordinator lapangan IMM Kotabumi—Ilman, Naufal, Hirfan, dan Qiray—membacakan daftar tuntutan yang terdiri dari 5 isu nasional (General Demands) dan 9 isu daerah (Urgent Demands).
Mereka mendesak serta menggugat kinerja birokrasi yang lamban dan transparansi anggaran yang masih dipertanyakan, terutama terkait kegagalan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang sebelumnya sering diobral sebagai komoditas elektoral.
”Kami tidak datang untuk bersalaman basa-basi. Kami datang untuk mengingatkan bahwa kursi yang kalian duduki itu disewa oleh suara rakyat, bukan warisan nenek moyang!” seru para koordinator di tengah teriakan yel-yel massa yang membakar semangat.
Berikut adalah poin-poin tuntutan yang dilayangkan oleh IMM Kotabumi:
Tuntutan Nasional (General Demands)
- Segera perbaiki nilai tukar Rupiah.
- Turunkan harga bahan pokok dan jamin ketersediaan BBM subsidi secara merata.
- Hentikan militerisme di ranah sipil; kembalikan supremasi sipil.
- Cabut UU Polri.
- Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.
Tuntutan Daerah (Urgent Demands)
- Mendesak Pemda menurunkan dan menstabilkan harga bahan pokok.
- Memberantas pejabat yang inkompeten.
- Melakukan evaluasi total terhadap kebijakan Pemda yang bermasalah.
- Mempercepat pengentasan kemiskinan eksistensial.
- Mempercepat solusi penurunan angka anak putus sekolah.
- Mempercepat perbaikan infrastruktur daerah.
- Aktif dalam pelaksanaan program strategis nasional di tingkat daerah.
- Segera melaksanakan reformasi birokrasi dan transformasi digital.
- Menolak pinjaman Pemda Lampung sebesar Rp150 Miliar di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dengan alasan utang peninggalan pemimpin sebelumnya belum terselesaikan.
Pemda Lampung Utara kini dihadapkan pada pilihan sulit: merespons dengan tindakan konkret atau terus menutup mata sambil berharap angin perubahan berlalu begitu saja.
Aksi panas yang dilayangkan oleh IMM Kotabumi tadi pagi akhirnya mereda. Massa demonstran membubarkan diri usai disambut oleh Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, beserta jajaran pejabat setempat dalam sebuah dialog terbuka yang berujung pada penandatanganan “Pakta Integritas”.
Dokumen tersebut kini menjadi taruhan: apakah ini akan menjadi lembaran sejarah pemenuhan janji, atau sekadar kertas sampah baru di laci birokrasi?
Wakil Bupati Romli tampil tenang di tengah gempuran kritik mahasiswa. Dengan nada diplomatis, ia menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah sangat menghargai setiap saran dan pendapat yang disampaikan.
”Kami mendengarkan. Semua ini demi kebaikan Lampung Utara,” ungkap Romli singkat, mencoba meredam tensi yang sempat memanas.
|
Pihak Terkait |
Respons & Komitmen |
|---|---|
|
Wakil Bupati Romli |
Menyambut baik aspirasi, mengklaim dialog demi kebaikan daerah, dan menandatangani dokumen kesepakatan. |
|
IMM Kotabumi |
Menegaskan tanda tangan adalah bukti hitam di atas putih; siap turun kembali jika realisasi nihil. |
Bagi banyak pengamat dan aktivis, kalimat-kalimat manis dari birokrasi sudah terlalu sering terdengar. Penandatanganan Pakta Integritas dianggap oleh sebagian pihak sebagai langkah taktis untuk membubarkan massa tanpa komitmen waktu yang jelas.
Namun, IMM Kotabumi menyatakan bahwa pembubaran diri ini bukan berarti kemenangan, melainkan jeda strategis. Para koordinator memegang erat salinan Pakta Integritas tersebut sebagai alat kontrol sosial.
”Kami tidak tertipu oleh basa-basi. Tanda tangan ini adalah bukti hitam di atas putih. Jika dalam tenggat waktu yang disepakati tidak ada realisasi konkret dari 9 tuntutan daerah kami, maka Pakta Integritas ini akan menjadi dalil utama kami untuk menggugat kinerja Bapak Wakil Bupati dan jajarannya di pengadilan publik,” tegas para koordinator sebelum membubarkan diri.
Langkah Romli menyambut langsung demonstran memang patut diapresiasi sebagai bentuk keterbukaan. Namun, di Lampung Utara, rakyat tidak lagi lapar akan pidato; mereka lapar akan hasil. Waktu akan menjawab, dan IMM Kotabumi bersiap mengawasi setiap detik dari jam demi perubahan yang nyata.
(Juani/Red)
