SUBULUSSALAM (PI) — Sistem rotasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat. Kebijakan mutasi dan demosi yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dinilai janggal, tidak lazim, serta diduga cacat secara prosedur dan melanggar regulasi kepegawaian.
Sorotan ini disampaikan oleh Ketua Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Kota Subulussalam, Ahmad Rambe. Berdasarkan temuannya, rotasi jabatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Subulussalam pada tanggal 27 Oktober 2026 melalui Keputusan Wali Kota Nomor: 800.1.3.1/724/2026 memuat mutasi terhadap empat orang PNS. Namun, proses tersebut menyisakan tanda tanya besar publik.
Kejanggalan utama yang disoroti adalah adanya perlakuan aneh terhadap salah satu pegawai yang dimutasi dan didemosi, namun keesokan harinya langsung dikembalikan ke jabatan semula melalui penerbitan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt).
Berdasarkan SK Nomor: 800.1.3.1/724/2026 tanggal 27 Oktober 2026 tentang pemberhentian dari jabatan administrator ke dalam jabatan pengawas, tercatat nama Elfy Kholilah Nasution, AMF (NIP. 19741204 200904 2 001, Penata Tk.I, III/d). Jabatan sebelumnya adalah Kepala Bidang Penunjang Medik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam (jabatan administrator), dan dimutasi menjadi Kepala Seksi Pelayanan Umum di Kecamatan Simpang Kiri (jabatan pengawas).
Namun, hanya berselang sehari pada tanggal 28 Oktober 2026, terbit Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800.1.3.1/726/2026 yang menunjuk kembali yang bersangkutan sebagai Plt. Kepala Bidang Penunjang Medik di RSUD Kota Subulussalam.
“Ini patut dipertanyakan, mengapa seseorang yang sudah dilakukan demosi dari jabatan administrator ke jabatan pengawas malah dikembalikan lagi ke jabatan semula? Jika memang masih dipakai dan dianggap bisa bekerja, mengapa malah dipindahkan? Hal ini terkesan main-main dan suka-suka dari Pejabat Pembina Kepegawaian,” ujar Ahmad Rambe.
Setelah mempelajari persoalan tersebut, LAKI mendapati bahwa demosi yang sempat dijatuhkan kepada Elfy Kholilah Nasution disebabkan oleh ketidakpenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 1 ayat 1 huruf (b) dan (d).
Dalam aturan tersebut, persyaratan untuk menduduki jabatan administrator minimal berpendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV. Sementara itu, yang bersangkutan diketahui hanya berpendidikan Diploma III (D3). Selain itu, yang bersangkutan juga belum pernah menduduki Jabatan Pengawas (Kasi) sebelumnya, sehingga dinilai tidak memenuhi syarat untuk duduk di jenjang jabatan administrator.
Dengan adanya temuan ini, LAKI menilai penunjukan jabatan administrator sebelumnya bermasalah secara legalitas. Konsekuensinya, seluruh tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang melekat, serta tunjangan jabatan, jasa pelayanan, dan honorarium yang pernah diterima dikhawatirkan tidak sah secara hukum dan berpotensi menjadi temuan auditor maupun penegak hukum.
Persoalan ini dinilai semakin serius karena yang bersangkutan merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengelola anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.
“Bagaimana seseorang pegawai yang diduga tidak punya legalitas menduduki jabatan bisa mengelola kegiatan ber anggaran puluhan miliar rupiah tiap tahunnya? Ini sangat mengerikan,” tegas Rambe.
Menyikapi persoalan ini, Ormas LAKI menyatakan akan mengambil langkah tegas dengan:
- Meminta Inspektorat Kota Subulussalam, Inspektorat Aceh, serta lembaga penegak hukum untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap persoalan penempatan jabatan dan pengelolaan anggaran tersebut.
- Melaporkan permasalahan ini kepada pihak Ombudsman RI guna menilai kinerja kepala daerah apakah terdapat penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan rotasi dan mutasi pegawai agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
Hingga berita ini diturunkan, pihak LAKI terus berupaya melakukan konfirmasi dan mempertanyakan kebijakan tersebut kepada instansi terkait, salah satunya kepada Badan Kepegawaian.
(Saipul)






