JAKARTA – (Pl) Asosiasi Masyarakat Penambang Tradisional Indonesia (AMPETRA Indonesia) resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) periode 2026–2031 dalam acara Deklarasi Nasional yang digelar di Hotel Balairung, Jakarta, Minggu (3/5/2026).
Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat struktur organisasi dalam upaya advokasi, pembinaan, dan perlindungan hukum bagi para penambang rakyat di seluruh Indonesia. Langkah ini juga diambil untuk mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang berkeadilan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Acara berlangsung khidmat diawali dengan registrasi peserta, penyambutan tamu kehormatan, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars AMPETRA. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kehormatan AMPETRA, DR. H. Akbar Mursalin, HA, S.Si, SH, M.Si, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka dan pembacaan deklarasi.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Imam Susanto resmi dilantik sebagai Ketua DPW AMPETRA Jawa Tengah. Usai prosesi pelantikan, Gus Imam menegaskan komitmennya untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para penambang di wilayahnya.
“Pelantikan ini adalah mandat besar bagi kami. Fokus utama kami di Jawa Tengah adalah memastikan kawan-kawan penambang tradisional memiliki payung hukum yang jelas dan kuat,” ujar Gus Imam usai acara.
Lebih lanjut ia menyampaikan, dengan adanya struktur organisasi yang resmi dan sah, diharapkan para penambang dapat bekerja dengan tenang tanpa rasa was-was.
“Kami siap merapatkan barisan. Tujuannya satu, agar saudara-saudara kita yang mencari nafkah di sektor ini merasa terlindungi dan dihargai secara hukum,” tegasnya.
Acara pelantikan ini juga dihadiri dan diisi dengan sambutan dari Ketua Umum DPP AMPETRA Heri Gunawan Sattar, serta sejumlah tokoh nasional dan Dewan Kehormatan di antaranya Laksamana TNI (Purn.) Tedjo Edhy Purdjatmo dan Marsekal TNI (Purn.) Imam Sufaat.
Kegiatan ini juga direncanakan akan diisi oleh perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian ESDM yang kehadirannya masih menunggu konfirmasi (TBC).
(Suradi)
