LAMPUNG UTARA (PI) – Proyek pembangunan unit sekolah baru SMAS Muhammadiyah AR Fachruddin di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini memiliki nilai fantastis mencapai Rp4.911.356.000, namun diduga kuat menyimpang dari petunjuk teknis (juknis) serta minim pengawasan di lapangan.
Berdasarkan pantauan di lokasi proyek, papan informasi mencantumkan bahwa anggaran miliaran rupiah tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang meliputi:
- Tiga ruang kelas
- Satu ruang administrasi
- Satu ruang lobi
- Satu ruang laboratorium IPA
- Satu ruang perpustakaan
- Dua unit toilet
- Satu ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Fakta di lokasi pembangunan memunculkan sejumlah tanda tanya besar terkait kesesuaian spesifikasi teknis yang telah direncanakan oleh konsultan. Beberapa indikasi penyimpangan yang ditemukan antara lain:
- Dalam pengerjaan pondasi gedung, batu yang digunakan merupakan hasil penggalian langsung dari area proyek. Padahal, dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan juknis, pengadaan material batu umumnya telah dianggarkan secara khusus. Selain itu, para pekerja tampak membelah batu tanpa menggunakan atribut Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau APD yang memadai.
- Bagian dasar pondasi diduga kuat tidak menggunakan pasir urug sebagai lapisan penahan sebagaimana standar konstruksi teknis yang semestinya.
- Selama peninjauan di lokasi, tidak tampak keberadaan konsultan pengawas maupun penanggung jawab lapangan dari pihak pelaksana swakelola. Para pekerja mengaku hanya bekerja dengan sistem upah harian sebesar Rp135.000 per hari untuk tukang dan Rp100.000 per hari untuk kenek, serta tidak mengetahui secara pasti pihak yang membawahi proyek tersebut.
Kondisi ini memicu pertanyaan serius dari publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan berskala besar tersebut. Ketiadaan pengawas di lokasi kerja dinilai sangat rawan memicu penurunan kualitas bangunan serta dugaan penggelembungan (mark-up) anggaran, terutama dengan adanya pemanfaatan material galian lokal secara langsung.
Atas temuan ini, Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dinas Pendidikan Provinsi Lampung diharapkan segera turun tangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan audit menyeluruh. Langkah tegas ini diperlukan agar anggaran negara terserap secara tepat sasaran dan mutu bangunan sekolah dapat terjamin demi keselamatan peserta didik di kemudian hari.
(Tim/red)
