Lampung Utara-(PEWARTAINVESTIGASI) Menindak lanjuti pemberitaan di media Pewarta Investigasi terkait dugaan tidak di ketahui keberadaan kantor markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Lampung Utara (PMI KAB.LAMPURA), saat ini team media menkonfirmasi Oknum ketua Markas PMI Lampung Utara Suharjono, untuk menelusuri dan mengetahui kebenaran terkait dugaan tersebut.
Di ketahui bahwa PMI Lampung Utara menerima dana anggaran Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dari dinas kesehatan Lampung utara (Dinkes Lampura) pada tahun 2021 Rp.100.000.000,00 dan pada tahun 2022 Rp.150.000.00 dengan Anggaran tersebut belum di ketahui dengan jelas kegiatan PMI Lampura.
Saat di konfirmasi, ketua Markas PMI Lampung Utara Suharjono, dan sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah SDN 05 Kelapa Tujuh, dirinya membenarkan bahwa PMI Lampung Utara mendapatkan Anggaran Hibah dari dinas kesehatan, namun pelaksanaan tersebut telah dilaksanakan.
“Pelaksanaan itu benar kita laksanakan, tidak tau banjir, tidak tau Covid kemarin, sampek pelatihan penanggulan bencana, pelatihan relawan, ada semua, bahkan kami di monep oleh BPK dan BP2KA, beres ada semua dokumennya,”ucapnya.(04/09/2023)
Disisi lain team media ingin melihat data history pelaksanaan kegiatan yang telah di sampaikan oleh Suharjono selaku ketua Markas PMI sekaligus Menjabat Sebagai Kepala Sekolah SDN 5 Kelapa Tujuh, namun dirinya enggan memperlihatkan kepada team media, dengan dalih kegiatan yang telah disampaikan telah di monep oleh BPK dan BP2KA.
Namun hal yang disampaikan oknum ketua PMI Lampura yang tertuang diatas merupakan Instansi internal, mengingat peraturan berdasarkan UU No. 40 1999, pers nasional mempunyai peranan, seperti Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan.
“Kegiatan itu ada, ada semua, nanti saya hubungin ketua hariannya dan bowo juga ada sebagai bendahara, jangan saya duduk bareng lah, aneh, kalau saya ini ngejalanin tugas administrasi aja, saya ini ngejalanin staf, ngejalanin relawan, kalau ada bencana relawan siap ngepam pada saat hari raya natal, tahun baru, lebaran, dan pada saat banjir, nah itu kegiatan salah satunya,”jelasnya
Selanjutnya terkait dugaan tidak memiliki kantor PMI Lampung Utara, Suharjono menyampaikan bahwa sepekan lalu PMI Lampura menempatkan kantor kurang memadai atau di kenal oleh kalangan masyarakat Bahasa Lapuh (Kantor Buruk).
“Kami itu sebenarnya sudah lama dari kantor buruk yang dulu, yang sekarang di pakai damkar, udah gak ngerti sangking buruknya bekas eks radar, gak tau dulu bekas apa itu, nah di kasihlah kantor itu, berjalannya waktu dapatlah rehab kantor, Karna itu punya aset negara gak mungkin kami mau nempatin itu punya pemerintah, benar katanya ketuanya bupati lampung utara masak instansi gak punya kantor,”ucapnya.
Suharono juga menjelaskan bahwa sudah hampir setengah tahun tidak memiliki kantor, “Gimana ini bang kita gak punya kantor, sementara ini ngantor dirumah dulu, di bawa lah barang barang dirumah saya, udahlah kami ngantor dirumah, staf kami ini ada 10 orang, kami itu gak ada gajih gak, gajih kami itu di bantu dari UPT,” pungkasnya.
(Nopriyanto/Cs)
