Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rinaldi,S.Kom, MM : Perlunya Kesadaran Semua Pihak untuk Membayar Pajak

Avatar
banner 120x600

Mentawai, Pewarta Investigasi.com.(PI).Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rinaldi, S.Kom, MM menyebutkan pada Wartawan diruang kerjanya, Kecamatan Sipora beberapa waktu lalu, bahwa untuk menggaet Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat, sangat diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan untuk kepentingan daerah.

Pendapatan Asli Daerah, bisa naik meningkat, kata Kepala BKD ini, bila semua pihak terkait, mulai dari kepala OPD hingga masyarakat dan pengusaha mau betul- betul menyadari untuk komitmen membayar pajak guna kemajuan pembangunan daerah yang sama kita banggakan.

Untuk saat kini, lanjut Rinaldi yang pernah tugas di kantor Gubernur Propinsi Sumbar ini, tantangan yang dihadapi bidang pajak dalam memaksimalkan penerimaan, kurangnya pemahaman wajib pajak daerah yang masih belum merata tentang betapa pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Dan belum maksimalnya upaya penumbuhan budaya sadar pajak. Kemampuan pemanfaatan potensi pajak daerah melalui kemudahan Investasi di bidang kepariwisataan, selain juga masih kurangnya penyediaan kemudahan layanan perpajakan daerah yang dapat dijangkau oleh wajib pajak daerah dari seluruh penjuru Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BACA JUGA:   Pengunaan Anggaran Sekolah di SMPN 1 Tanjung Lubuk Diduga Ada Kejanggalan

Sedangkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi tersebut, ungkap Kepala BKD Rinaldi menambahkan, perlunya upaya secara kontinyu dalam memberikan sosialisasi serta pemahaman secara langsung ataupun tidak langsung terkait tentang pajak daerah dengan melalui dukungan perencanaan belanja pajak daerah.Dan tentunya juga harus dapat menyediakan inovasi digitalisasi pelayan pajak daerah yang dapat dimanfaatkan secara online. Publikasi kegiatan serta manfaat pajak bagi daerah.

Menurut Rinaldi lagi, hubungan kerjasama dengan Bank untuk memberi kemudahan layanan transaksi penerimaan pajak daerah perlu ditingkatkan. Perikatan kerjasama dengan pihak Dirjen pajak dalam rangka upaya sinkronisasi data potensi pajak daerah, selain menyusun konsep untuk pemberian reward and punishment bagi wajib pajak daerah Kepulauan Mentawai.

Sementara untuk realisasi PAD tahun 2022 sebesar Rp. 49.657.797.284. Sedangkan alokasi PAD sebesar Rp. 50.360.638.686. Untuk realisasi sampai kini Rp. 28.254.131.178. Sektor terbesar penyumbang pendapatan daerah dari retribusi sektor Pariwisata cukup tinggi dengan menembus angka mencapai Rp. 7 milyar lebih dan Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Mentawai hampir mendekati Rp. 12 milyar.

BACA JUGA:   Lima Pelaku Judi Togel di ringkus Tim TEKAB 308 Sat Reskrim Polres Lampung Utara

Pada sektor ketahanan pangan, pertanian, perkebunan dan perikanan, kata Rinaldi yang pernah PJ Sekda Kepulauan Mentawai ini, bila digarap secara serius oleh kepala OPD terkait, tentu akan berdampak luas yang dapat menguntungkan masyarakat dan daerah. Untuk itu, kita bersama harus mau dan mampu serta punya komitmen tinggi untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan pimpinan kepada kita.

Dan kita pun, kata Rinaldi harus mau dan mampu menjalankan segala program dan kebijakan PJ.Bupati Fernando JS.

Sebagai staf, ungkap Kepala BKD ini, ia akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Pengelola Keuangan dan loyal pada atasannya. Bekerja dan bekerja terus untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah merupakan suatu kewajiban, karena digaji oleh Negara dengan uang rakyat.

Kesulitan yang dihadapi masyarakat didaerah Kepulauan Mentawai ini adalah jarak tempuh yang sangat jauh, selain antar pulau yang berpencar dari satu Kecamatan ke Kecamatan lainya dalam bertugas dan berjual beli. Biaya transportasi yang cukup mencekik ini merupakan salah satu, sulit majunya tingkat perekonomian yang berimbas pada pembayaran pajak.

BACA JUGA:   Camat dan Kapolsek Gunung Labuhan hadiri pembagian tahap pertama Bantuan Langsung Tunai Kampung Bengkulu Raman.

Adapun keberhasilan yang diperoleh, diantaranya :
Digitalisasi pajak daerah yang meliputi pelayanan PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak sarang burung walet dan pajak reklame. Kerjasama dengan pihak Bank persepsi ( Bank Nagari) dalam penyediaan gerbang digital untuk pembayaran pajak daerah pada layanan mobile banking dan internet banking. Perlunya kerjasama dengan Dirjen Pajak dalam pertukaran data wajib pajak. Dan juga Host to Host pelayanan BPHTB dengan BPN dan PPAT, disamping pemutakhiran data wajib pajak daerah berkelanjutan, dan tetap terus menerus pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap objek pajak hotel yang memberikan dampak optimal dalam capaian target penerimaan pajak daerah Kepulauan Mentawai,Propinsi Sumatera Barat.

( Advetorial / NNL).

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *