Ketua DPRD Lampung Utara, Wansori,SH. PT.SBNP. Langgar Rencana Tata Ruang Wilayah

Avatar
banner 120x600

Lampung Utara (PI) Merespon Laporan tertulis yang di layangkan wadah media Ke Gedung Dewan yang terhormat beberapa waktu lalu,Wansori.SH Ketua DPRD Lampung Utara bersama jajarannya Komisi I dan Komisi III adakan pemanggilan dan Hearing terkait dugaan perusakan yang di lakukan PT.Sinar Baru Nusa Prima yang bergerak di bidang tapioka.

Rabu (19/06/2024).

Turut hadir dalam hearing tersebut yaitu Inspektorat dan jajaran,Dinas Perizinan,Dinas SDABMBK,Dinas PMD,Plh.Camat Abung Kunang serta Kepala Desa Talang jembatan maupun rekan rekan media di hadirkan dalam hearing tersebut.

Menindak lanjuti laporan dari beberapa organisasi kewartawanan kabupaten lampung utara beberapa waktu lalu,yaitu DPC.Aliansi Wartawan Indonesia(AWI),DPC.Aliansi Wartawan online Indonesia (AJOI) dan DPC.Persatuan Pewarta warga Indonesia (PPWI) dalam laporannya tersebut tentang dugaan pengerusakan jalan lapen di dusun 2 Desa talang jembatan kecamatan Abung kunang Kabupaten Lampung Utara di lakukan oleh PT.SBNP.

Dalam hearing tersebut di simpulkan bahwasannya pihak perusahaan di duga telah melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Industri,Bahkan Dinas Perizinan Kabupaten Lampung Utara secara terang terangan menyampaikan dalam hearing sudah mengeluarkan salah satu (1) Izin yang di ajukan PT tersebut,

BACA JUGA:   Oknum R Sebut, Kami Tidak Butuh Wartawan

“mereka sudah mengurus izin, perusahaan tersebut yang ditanda tanggani oleh SEKDA dan lagi menunggu AMDAL dari propinsi,Terang pihak perizinan dalam hearing.

Dari Dinas SDABMBK yang diwakili oleh Kabid Bina Marga Rico mengatakan memang benar adanya kerusakan sepanjang 15 meter jalan lapen tersebut dan kami juga sudah kroscek ke lokasi,terkait izin tertulis maupun lisan tidak ada,,ungkap rico dalam hearing

Ketua komisi III Herwan Mega,menyampaikan “kalau gak salah pada tahun 2022 ada perusahaan yang ingin membuat usaha di kecamatan Abung Barat namun tidak di izinkan karna melangar kawasan industri tentang perda RTRW kabupaten,seharusnya perusahaan yang ada di talang jembatan ini berkordinasi dulu setidaknya jangan asal bangun saja,ucap ketua komisi III.

BACA JUGA:   Pengadaan Mobil Dinas di Lingkup Pemkot Cilegon Diduga Kangkangi Aturan, PPWI Jabar - Banten Ambil Sikap

Wansori Ketua DPRD Lampura mengambil kesimpulan bahwasanya harus sore ini kita secara bersama sama melakukan sidak ke lokasi,perusahaan tersebut dalam hearing ini dinilai sudah melanggar Perda RTRW serta perundang-undangan.pungkas wansori.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara NO 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara 2014 – 2034 secara jelas penetapan kawasan peruntukan industri yaitu,Paragraf (5)
Kawasan Peruntukan Industri,Pasal 32 menyebutkan :

( 1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi:
a. industri besar; dan
b. industri rumah tangga.
(2) Industri besar sebagaimana yang dimaksud pada
ayat ( 1) huruf a merupakan industri pengolahan
industri berbasis agro meliputi:
a. Kecamatan Kotabumi Utara;
b. Kecamatan Abung Selatan;
c. Kecamatan Sungkai Mayang;
d. Kecamatan Sungkai Utara; dan
e. Kecamatan Sungkai Selatan

BACA JUGA:   Sultan Syarif Melvin SH Calon DPD Kalbar ,Melakukan Kunjungan Ke Keraton Surya Negara Sanggau

Bahkan sanksi sanksi.sesuai Perda No 4 tahun 2014 menyebutkan;
Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat
(5) dikenakan sanksi administrasi
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan ijin;
f. pembatalan ijin;
g. pembongkaran bangunan;

Disini kami selaku media menilai ada pihak dinas terkait maupun pihak Desa Talang jembatan yang tidak memahami perda tentang Recana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten lampung utara penetapan wilayah kawasan Industri bahkan sudah kangkangi aturan yang ada,

Meminta kepada DPRD lampung utara agar menindak tegas perusahaan Tapioka yang ada di Desa talang jembatan sesuai aturan,dan merekomendasikan dinas terkait yang sudah mengeluarkan izin kepada perusahaan agar di berikan sanksi dan teguran yang keras sesuai ketentuan perda dan aturan tentang kepegawaian.

(Team)

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *