LAMPUNG UTARA (PI) — Koreng oknum Kepala desa Kedaton HM semakin membusuk dan semakin berbau aroma Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD-ADD) di tahun anggaran 2022 – 2024.
Hal tersebut di sampaikan Mintaria Gunadi Ketua aktivis LSM DPC – LP3K-RI Lampung Utara setelah mendapatkan informasi atas keterangan pernyataan masyarakat yang di periksa Tim Irbansus Inspektorat Lampung Utara, hari ini Senin (17/3/2025).
Menurut Mintaria Gunadi sebelumnya yang sangat mencolok pengadaan hewan ternak (kambing) tahun anggaran 2022 terindikasi membuat laporan penggunaan Dana Desa ( DD ) fiktif, meskipun setelah viral di dalam pemberitaan selama rentang waktu 2 bulan ini, kambing tersebut baru di adakan oleh si oknum Kepala Desa Kedaton.
“Apa memang bisa? maling ketahuan? lalu hasil maling di kembalikan kepada pemilik, biar maling bebas dari jeratan hukum, kalau itu memang bisa ? saya juga mau maling ?
“Mungkin ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh Aparat Penegak Hukum (APH) ,” ketus Mintaria Gunadi
Selanjutnya, pernyataan keterangan tukang pekerjaan Lapen tahun 2023, bapak Tatang yang juga hari ini di mintai keterangan oleh Tim Inspektorat, tatang menuturkan bahwa ia sudah berikan pernyataan apa adanya di Inspektorat Lampung Utara.
Pernyataan tersebut, seperti material yang di butuhkan untuk pekerjaan Lapen sangat jauh dari Rencana Anggaran Belanja ( RAB )
Dalam kegiatan ini . ” bapak Tatang sendiri meyakini Laporan SPJ Dana Desa tersebut di duga telah di Mark-up oknum Kades dan
Harian Ongkos Kerja ( HOK ). Ikut di sunat oknum Kepala Desa Kedaton sampai pada saat ini belum terbayar dengannya sebesar Rp 8 Juta,” beber Mintaria Gunadi.
Kemudian rehab gedung Postu tahun 2023 Pagu Rp 139 Juta yang di belanjakan oleh tukang sekitar Rp 30 Juta, lalu HOK tukang tidak di bayar di perkirakan Rp 10 Juta, jadi dapat di simpulkan boroknya oknum Kades Kedaton semakin busuk,” tandas Mintaria Gunadi.
(*)
